Oleh: Pius Lustrilanang.

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul tidak dapat dibaca semata sebagai pengarahan administratif. Ia adalah pidato kekuasaan dalam pengertian yang lebih dalam: sebuah pernyataan tentang bagaimana otoritas ingin dipahami, dijaga, dan diterima. Di titik inilah sensitivitas terhadap kritik menjadi elemen kunci yang patut dianalisis—bukan sebagai persoalan personal, melainkan sebagai gejala politik yang rasional.

Hannah Arendt, dalam On Violence (1970), membedakan secara tegas antara kekuasaan dan kekerasan. Kekuasaan, menurut Arendt, hanya bertahan sejauh ia memperoleh penerimaan kolektif. Ketika penerimaan itu belum sepenuhnya mapan, kekuasaan cenderung menjadi lebih peka terhadap kritik. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa pidato Prabowo memuat pembelaan moral yang berulang: penegasan niat baik, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Pembelaan semacam ini bukan anomali, melainkan tanda bahwa legitimasi masih sedang dikonsolidasikan.

Dalam ilmu politik, legitimasi bukan hanya soal menang pemilu, tetapi soal penerimaan berkelanjutan atas cara kekuasaan dijalankan. Max Weber, dalam Economy and Society (1922), membedakan legitimasi legal-rasional, tradisional, dan karismatik. Prabowo telah memperoleh legitimasi elektoral, tetapi legitimasi kinerja dan legitimasi moral masih berada dalam tahap pembuktian. Di fase inilah kritik menjadi sensitif—bukan karena ia berbahaya, melainkan karena ia menyentuh fondasi penerimaan publik terhadap kekuasaan yang sedang dibangun.

Kalimat seperti “kalau tidak suka, 2029 silakan bertarung” mencerminkan pergeseran kritik dari ruang evaluasi kebijakan ke arena kontestasi politik. Albert Hirschman, dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970), menjelaskan bahwa kritik (voice) adalah mekanisme koreksi internal yang justru menandakan keterikatan pada sistem. Ketika kritik ditanggapi sebagai tantangan loyalitas, bukan sebagai masukan, maka sistem mendorong dua pilihan lain: diam atau keluar. Kritik kehilangan fungsinya sebagai alat perbaikan.

Sensitivitas ini juga tampak dalam personalisasi kritik. Ronald Heifetz, dalam Leadership Without Easy Answers (1994), mengingatkan bahwa pemimpin sering keliru membedakan antara tantangan teknis dan tantangan adaptif. Kritik kebijakan seharusnya diperlakukan sebagai persoalan teknis yang dapat diperbaiki. Namun ketika ia dibaca sebagai serangan terhadap otoritas dan kehormatan, kritik berubah menjadi ancaman identitas.

Latar belakang Prabowo memperkuat pembacaan ini. Samuel Huntington, dalam The Soldier and the State (1957), menunjukkan bahwa kultur militer membentuk kepemimpinan berbasis komando dan kesatuan arah. Dalam struktur semacam ini, kritik sering dipahami sebagai gangguan terhadap harmoni. Ketika pola tersebut dibawa ke arena politik sipil yang demokratis, ketegangan menjadi tak terhindarkan—terutama ketika perbedaan pendapat dipersepsi sebagai disloyalitas.

Di sisi lain, Prabowo juga membawa narasi misi historis. Max Weber menyebut kepemimpinan karismatik sebagai kepemimpinan yang bertumpu pada keyakinan akan panggilan sejarah. Dalam kerangka ini, keberhasilan dan kegagalan cenderung dipersonalisasi. Kritik terhadap kebijakan mudah dirasakan sebagai kritik terhadap makna hidup dan peran historis sang pemimpin. Sensitivitas, dalam konteks ini, adalah produk dari keterikatan emosional yang kuat terhadap visi.

Mengapa sensitivitas ini muncul justru saat berkuasa? Francis Fukuyama, dalam Political Order and Political Decay (2014), menjelaskan bahwa fase awal pemerintahan adalah periode paling rapuh dalam konsolidasi legitimasi. Keputusan besar diambil ketika institusi pendukung belum sepenuhnya solid. Kritik—bahkan yang rasional—sering dipersepsi sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan sebagai koreksi kebijakan.

Risiko dari sensitivitas berlebihan sudah lama dicatat. Irving Janis, melalui konsep groupthink dalam Victims of Groupthink (1972), menunjukkan bahwa pemimpin yang defensif terhadap kritik mendorong lingkaran sekitarnya menghindari pandangan berbeda. Hasilnya bukan loyalitas sehat, melainkan keheningan yang berbahaya. Keputusan tampak bulat, tetapi rapuh secara substansi.

Namun, sensitivitas ini juga memiliki sisi lain. James MacGregor Burns, dalam Leadership (1978), menegaskan bahwa pemimpin transformasional biasanya memiliki keterikatan emosional kuat pada visinya. Mereka tidak netral terhadap tujuan, sehingga tidak sepenuhnya kebal terhadap kritik. Masalah muncul bukan dari kepedulian itu sendiri, melainkan dari ketidakmampuan memisahkan antara kritik terhadap kebijakan dan penilaian terhadap diri.

Pidato Rakornas Prabowo, dengan demikian, adalah cermin fase transisi: dari figur perlawanan menjadi pengelola kekuasaan. Sensitivitas terhadap kritik adalah gejala klasik fase ini. Sejarah, sebagaimana diingatkan Barrington Moore dalam Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966), menunjukkan bahwa kekuasaan yang gagal menginstitusionalisasi kritik akan menghadapi koreksi yang jauh lebih keras di kemudian hari.

Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa cepat kritik dibalas, tetapi dari seberapa matang kritik diolah. Kritik bukan tanda ketidaksetiaan, melainkan mekanisme rasional untuk memastikan bahwa kekuasaan yang sah secara elektoral juga menjadi sah secara moral dan berkelanjutan. Di situlah perbedaan antara kekuasaan yang sekadar bertahan dan kekuasaan yang benar-benar bermakna.