Jakarta (Dompu.online) – Pengamat politik sekaligus akademisi, M. Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui berbagai program strategis sejak awal pemerintahannya. Namun demikian, kritik keras yang terus muncul di ruang publik tidak sepenuhnya berkaitan dengan kinerja program, melainkan soal ekspektasi publik terhadap keberanian politik Presiden.

“Secara objektif, Presiden Prabowo sudah bekerja keras untuk rakyat. Program-programnya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Hatta Taliwang, Senin (5/1/2026), dalam keterangannya.

Menurut Hatta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol utama kebijakan pro-rakyat. Program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi desa melalui peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan.

“MBG bukan sekadar program gizi, tapi juga stimulus ekonomi desa. Petani, peternak, UMKM, semuanya bergerak. Ini program strategis jangka panjang,” katanya.

Selain MBG, Hatta juga menyoroti penurunan harga pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg, kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen, pembangunan tiga juta rumah rakyat, hingga program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Kalau dilihat satu per satu, ini kebijakan yang jelas berpihak kepada rakyat kecil. Tidak elitis, tidak kosmetik,” tegasnya.

Meski demikian, Hatta menilai kritik keras terhadap Presiden Prabowo tetap bermunculan karena sebagian publik merasa penegakan keadilan terhadap aktor kekuasaan lama belum disentuh.

“Kritik yang kencang di media sosial itu bukan karena MBG atau pupuk, tapi karena kekecewaan publik terhadap sikap Presiden yang dianggap belum berani menyentuh Jokowi dan Luhut,” ujarnya.

Hatta menjelaskan, Jokowi dan Luhut bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan yang terhubung dengan birokrasi, aparat penegak hukum, oligarki ekonomi, hingga jaringan media.

“Kalau disentuh secara frontal, risikonya nyata. Bisa terjadi resistensi aparat, sabotase birokrasi, tekanan pasar keuangan, bahkan delegitimasi Presiden,” jelasnya.

Menurut Hatta, persepsi bahwa Presiden Prabowo “takut” perlu dilihat secara lebih jernih. Ia menilai yang terjadi lebih merupakan kalkulasi kekuasaan, bukan ketakutan personal.

“Dalam teori politik, ada model pembersihan kekuasaan frontal, kooptasi, dan erosi bertahap. Prabowo tampaknya memilih kombinasi kooptasi dan erosi bertahap,” kata Hatta.

Ia mengingatkan, sejarah menunjukkan banyak pemimpin yang melakukan “bersih-bersih total” di awal pemerintahan justru jatuh lebih cepat karena perlawanan elite.

“Masalahnya, kalau konsolidasi terlalu lama, risikonya justru lebih besar. Presiden bisa kehilangan legitimasi moral di mata rakyat bawah,” ujarnya.

Hatta menegaskan tantangan terbesar Presiden Prabowo saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberanian moral.

“Rakyat sudah melihat kerja nyata. Sekarang yang ditunggu adalah sinyal keberanian. Kalau rakyat merasa tidak ada perbedaan dengan rezim sebelumnya, kritik bisa berubah menjadi oposisi sosial,” pungkasnya.